Aliansi mahasiswa yang merupakan gabungan dari enam organisasi kemahasiswaan menyerahkan 17 poin tuntutan saat menggelar aksi demonstrasi damai di Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/9/2025).
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
Koordinator aksi, Yakonias Surune, menyampaikan bahwa 17 tuntutan itu mencerminkan keresahan mahasiswa atas dinamika sosial-politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Aspirasi ini kami serahkan sesuai lembaga masing-masing supaya lebih memprioritaskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Yakonias di hadapan peserta aksi.
Beberapa poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa antara lain: menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, menghentikan pemborosan uang rakyat, menolak tindakan represif aparat, mendesak lahirnya undang-undang masyarakat adat, hingga mengutamakan hak politik orang asli Papua (OAP).
Mereka juga meminta penghentian proyek strategis nasional di Tanah Papua serta regulasi khusus mengenai penjualan pinang untuk OAP.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menegaskan bahwa sebagian tuntutan mahasiswa sudah ditindaklanjuti lewat penyusunan peraturan daerah.
“Kalau yang berkaitan dengan daerah segera kami tindak lanjut. Untuk isu nasional, nanti akan kami teruskan ke pemerintah pusat,” ujar Orgenes Wonggor.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan damai, aman, dan tertib.
