JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat menyatakan kesiapan penuh mendukung Polda Papua Barat sebagai pilot project penerapan manajemen risiko di lingkungan Polri.
Kepala BPKP Papua Barat, Eko Hery Winarno, mengatakan penunjukan Polda Papua Barat sebagai lokasi piloting merupakan sebuah kehormatan besar bagi BPKP, khususnya Perwakilan Papua Barat.
“Ini merupakan kehormatan besar bagi kami di BPKP Papua Barat karena telah dipercaya untuk memberikan pendampingan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis serta pendampingan intensif selama kurang lebih satu bulan,” ujar Eko.
Ia menjelaskan, pendampingan tersebut ditargetkan rampung sebelum Hari Raya Idulfitri, sesuai arahan Kapolri, sehingga penerapan manajemen risiko dapat segera diimplementasikan secara nyata.
“Targetnya sebelum Lebaran, manajemen risiko ini sudah bisa diimplementasikan di Polda Papua Barat,” katanya.
Eko menyebutkan, tujuan utama dari piloting ini adalah memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Manajemen Risiko. Proses tersebut, menurutnya, telah berjalan dan BPKP telah menyampaikan berbagai masukan kepada pimpinan Polri di tingkat pusat.
“Harapannya, kebijakan Kapolda Papua Barat dalam penerapan manajemen risiko ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eko menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan alat penting bagi instansi pemerintah untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis (Renstra) masing-masing lembaga.
“Setiap instansi, termasuk Polri, memiliki tujuan-tujuan strategis. Dalam proses pencapaiannya, tentu ada risiko yang bisa menghambat. Di situlah peran manajemen risiko, agar risiko tersebut bisa dikendalikan, atau setidaknya berada dalam batas toleransi yang dapat diterima,” ungkapnya.
Ia menambahkan, secara teknis penerapan manajemen risiko akan dibahas lebih mendalam dalam tahapan bimbingan teknis dan pendampingan yang akan dilaksanakan ke depan.
Wakapolda: Manajemen Risiko Dorong Kinerja Polri
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat, Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, mengatakan bahwa piloting ini merupakan kesempatan pertama yang diberikan oleh jajaran Irwasum Polri kepada Polda Papua Barat dalam penerapan kebijakan manajemen risiko.
Ia berharap seluruh jajaran memahami manfaat manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok Polri.
“Yang pertama, kami berharap seluruh jajaran memahami apa manfaat manajemen risiko bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Yang kedua, melalui proses piloting ini, kami juga berharap dapat memberikan masukan kepada tim pusat untuk penyempurnaan draf Peraturan Kapolri,” ujar Sulastiana.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang juga telah diterapkan di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kami berharap penerapan kebijakan manajemen risiko di Polda Papua Barat dapat berjalan dengan baik dan mendorong peningkatan kinerja, khususnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan manajemen risiko secara konsisten diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi Polri yang profesional, transparan, dan akuntabel. (JP13).
