JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak enam provinsi di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan rendah karbon.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka pertemuan Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (12/2/2026).
Menurut Dominggus, sinergi antarprovinsi menjadi langkah strategis dalam menghadapi isu perubahan iklim global sekaligus melindungi kelestarian alam di wilayah timur Indonesia.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar enam provinsi di Tanah Papua agar kebijakan dan perencanaan pembangunan lintas wilayah dapat saling melengkapi dan memperkuat,” ujar Dominggus Mandacan.
Dominggus menjelaskan, komitmen pembangunan berkelanjutan ini merupakan kelanjutan dari Deklarasi Manokwari 2018 yang sebelumnya melibatkan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Namun, dengan adanya pemekaran wilayah menjadi enam provinsi di Tanah Papua, diperlukan koordinasi ulang agar visi dan arah pembangunan tetap selaras.
“Semangat satu Papua, enam provinsi, enam untuk satu harus terus menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dalam membangun Tanah Papua sebagai rumah yang kita cintai dan jaga bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan rendah karbon mencakup perlindungan hutan, pengendalian emisi, serta penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing provinsi.
Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Simposium Internasional Flora Malesiana dan NBCS.
Melalui forum ini, para kepala daerah diharapkan mampu menunjukkan kontribusi nyata Papua dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia.
Papua dikenal sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan biodiversitas tertinggi di dunia, sehingga tanggung jawab menjaga ekosistem hutan tropis dan kawasan pesisir menjadi perhatian bersama.
Dominggus menekankan, pembangunan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Isu penghormatan terhadap masyarakat adat turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah daerah didorong memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal.
“Pembangunan harus adil dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang tanpa mengorbankan jati diri dan lingkungan kita,” ujarnya.
Dengan penguatan kolaborasi enam provinsi, diharapkan Tanah Papua mampu menjadi contoh pembangunan rendah karbon berbasis konservasi yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan. (JP13)
