JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terkait wacana pengalihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Amin menanggapi aksi damai gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa yang digelar di kawasan lampu merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, Rabu (11/02/2026).
Menurutnya, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat berdiri sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami tegaskan, sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu harga mati,” tegas Amin.
Amin menilai wacana yang berkembang secara nasional terkait kemungkinan memindahkan Polri ke bawah kementerian merupakan gagasan yang tidak berdasar dan berpotensi merusak tatanan kelembagaan negara.
Ia menegaskan, posisi Polri telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak perlu diperdebatkan kembali.
“Tidak ada alasan konstitusional maupun rasional untuk memisahkan Polri dari Presiden. Upaya-upaya seperti itu harus ditolak secara tegas karena bertentangan dengan desain ketatanegaraan yang sudah final,” ujarnya.
Menurut Amin, stabilitas keamanan nasional membutuhkan garis komando yang jelas dan terintegrasi langsung dengan kepala negara sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.
Amin juga menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat Papua Barat. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian publik terhadap arah kebijakan nasional dan masa depan institusi negara.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua Barat peduli terhadap stabilitas dan kejelasan posisi institusi negara. Kami menghormati dan mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib,” katanya.
Ia memastikan sikap Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat ini merupakan sikap politik resmi yang akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat sebagai laporan sekaligus penegasan posisi partai di daerah.
Aksi damai di kawasan Wosi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib tanpa insiden. Massa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pengalihan Polri ke bawah kementerian serta mendesak agar institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari unsur legislatif daerah, diharapkan aspirasi masyarakat Papua Barat dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam dinamika kebijakan di tingkat nasional.(JP13).
