JEJAKPAPUA.COM,MANOKWARI – Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dalam rangka memperkuat rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembangunan berkelanjutan di wilayahnya, Senin (28/7/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya belajar dari Papua Barat yang telah lebih dulu menginisiasi konsep Provinsi berkelanjutan dan konservasi lingkungan sejak tahun 2015.
“Pertemuan pertama ini kami datang untuk belajar dari Papua Barat karena mereka sudah punya Perda tentang pembangunan berkelanjutan. Kami juga fokus pada pemberdayaan sosial karena wilayah kami, berada di ketinggian 4.700 meter, menjadi hulu dari sungai-sungai utama. Kawasan ini harus dikonservasi. Maka kami perlu banyak masukan kebijakan dari sini,” kata Spei Yan Bidana.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan penyusunan Perda dapat selesai pada tahun 2026-2027, setelah melalui serangkaian kajian akademik, etnografi, lingkungan, dan budaya.
“Perda ini akan menjadi pondasi kebijakan pembangunan berkelanjutan kami. Papua Barat kami pilih karena sudah mendapat pengakuan nasional dan internasional, termasuk penghargaan Gubernur sebagai pahlawan lingkungan serta dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan mitra seperti WWF,” tambahnya.
Rencana kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penandatanganan MoU direncanakan berlangsung di Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.
Bupati berharap, apabila Gubernur Papua Barat berhalangan hadir, Kepala BRIDA dapat mewakili bersama mitra WWF.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun. menyambut baik kunjungan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Papua Barat, sejak mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pada 2015 dan kemudian menjadi provinsi berkelanjutan, telah menghasilkan berbagai capaian strategis.
“Kami punya berbagai produk regulasi, mulai dari Perda pembangunan berkelanjutan, pengakuan masyarakat hukum adat, riset dan inovasi daerah, hingga pendanaan abadi. Selain itu, kami juga melakukan hilirisasi produk komoditi unggulan. Ini yang bisa kami bagikan ke Pegunungan Bintang agar mereka tidak harus mulai dari nol,” jelas Charlie Heatubun.
Ia menambahkan bahwa keinginan Bupati untuk mendirikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) di Pegunungan Bintang adalah langkah maju.
“Kami siap membantu dalam proses kelembagaan, legalitas, hingga tugas pokok dan fungsi serta inovasi-inovasi yang relevan untuk dikembangkan di sana,” tambahnya.
Chief Conservation Officer Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, dalam kesempatan yang sama menyatakan komitmen WWF untuk mendukung rencana kerja sama tersebut.
“WWF siap berkolaborasi dengan segala sumber daya yang kami miliki untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Pegunungan Bintang,” kata Dewi Lestari.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kerja sama lintas provinsi yang memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, sekaligus menjadi model inspiratif bagi daerah lainnya di Indonesia. (JP13)
