JEJAKPAPUA.COM, MANOKWARI – Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permenas Mandenas, mengecam keras tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang melakukan pemusnahan mahkota Cenderawasih dengan cara dibakar.
Menurut Mandenas, tindakan tersebut sangat tidak pantas dan dianggap melecehkan nilai-nilai budaya masyarakat adat Papua.
“Langkah penertiban saya dukung. Tapi tidak dibenarkan melakukan penertiban dengan membakar mahkota Cenderawasih,” tegas Yan Permenas Mandenas, Selasa (21/10/2025).
Mandenas menjelaskan, mahkota Cenderawasih memiliki nilai sakral dan merupakan simbol kehormatan serta identitas Orang Asli Papua (OAP).
Dalam tradisi adat, mahkota ini dikenakan oleh pemimpin adat dalam berbagai upacara adat, tarian tradisional, hingga penyambutan tamu kehormatan, termasuk presiden atau tokoh dunia yang datang ke Tanah Papua.
“Penertiban itu perlu, tapi tidak dengan cara dibakar. Membakarnya merupakan langkah yang sangat melecehkan adat dan budaya orang asli Papua,” ujarnya.
Mandenas menegaskan, pemerintah seharusnya menghormati nilai-nilai budaya masyarakat adat.
Ia menyebut, sebaiknya mahkota Cenderawasih dimuseumkan sebagai warisan budaya dan simbol identitas, bukan dimusnahkan.
“Mahkota Cenderawasih memiliki nilai adat dan budaya, sehingga seharusnya dimuseumkan, bukannya dibakar,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, dirinya tetap mendukung larangan perburuan burung Cenderawasih untuk menjaga kelestarian satwa endemik Papua.Namun ia menolak keras cara penegakan hukum yang tidak menghormati nilai budaya masyarakat adat.
“Saya sangat mendukung pelestarian satwa dilindungi seperti Cenderawasih. Tapi tindakan membakar mahkota adat bukanlah bentuk pelestarian, justru pelecehan terhadap simbol kehormatan kami orang Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yan Mandenas mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BBKSDA Papua dan menindak tegas pihak yang terlibat dalam pembakaran tersebut.
“Saya minta Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Lingkungan Hidup yang menaungi BBKSDA Papua untuk memberhentikan kepala balainya. Bila perlu dimutasi ke luar Papua, karena mereka tidak memahami nilai sakral dan simbol kehormatan dalam mahkota Cenderawasih,” tegas Mandenas.
Mandenas menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah pusat, dirinya akan menyuarakan persoalan ini secara resmi di DPR RI.
“Sebagai perwakilan rakyat Papua di DPR RI, saya akan suarakan ini lebih keras jika tidak diambil langkah-langkah tegas dalam penanganan persoalan ini,” pungkasnya.
