JEJAKPAPUA.COM, MANOKWARI – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni memaparkan sejumlah permasalahan pembangunan kepada Komisi XII DPR RI yang melakukan reses ke Papua Barat, Senin (27/10/2025).
Dalam paparannya, Bupati Yohanis Manibuy meminta agar Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) tentang percepatan penertiban peraturan gubernur tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“PERDASUS tentang IPR harus seterah disahkan. Supaya segala bentuk kegiatan pertambangan di Papua Barat mendapat legalitas hukum,” ungkap Yohanis Manibuy, dalam rapat bersama Komisi XII di kantor gubernur Papua Barat.
Selain itu, permasalahan soal listrik masih juga ditemui di beberapa kampung pedalaman. Hal itu dinilai ironis, karena Kabupaten Bintuni adalah salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Yang seyogyanya mendapat perhatian khusus.
“LNG Tangguh sebesar 13,3 Triliun Kaki Kubik dan sisanya 10,4 Triliun Kaki Kubik. Sebagai cadangannya sebesar 23,8 Triliun Kaki Kubik pada train 2 dan train 3. Ini menjadi usulan kepada pimpinan dan anggota Komisi XII DPR RI, ” sambutnya.
Yohanis Manibuy berharap, Komisi XII DPR RI menjadi penghubung kepada pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan di Papua Barat, khususnya di kabupaten Teluk Bintuni dapat berjalan maksimal guna kesejahteraan masyarakat.(JP21)
