JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani usai menerima dokumen rekomendasi LKPJ dari pimpinan DPR Papua Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa yang berlangsung di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Dalam keterangannya, Lakotani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah membahas LKPJ secara serius, objektif, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai rekomendasi, masukan, serta catatan yang disampaikan DPRP menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat melalui pansus akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Lakotani mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, baik dari sisi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar perangkat daerah, hingga kualitas pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan DPRP agar berbagai kekurangan dapat segera dibenahi.
“Ini penting supaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan berjalan lebih efektif, optimal, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia juga berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat terus terjalin harmonis serta produktif dalam mengawal pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Lakotani, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat Papua Barat,” tandasnya. (JP13).
