JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat resmi menyerahkan dokumen rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa yang berlangsung di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor kepada Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani disaksikan seluruh pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat serta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun didampingi Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon, dan Wakil Ketua III Frids Bernard Indow.
Dalam kesempatan itu, DPR Papua Barat menyampaikan sebanyak 25 poin rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Syamsudin Seknun mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan pansus, DPRP Papua Barat mencatat sejumlah capaian positif yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi Papua Barat selama tahun 2025, baik dalam sektor pembangunan maupun pelayanan masyarakat.
Namun demikian, DPRP juga memberikan sejumlah catatan penting yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program pembangunan, hingga efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat merupakan bentuk masukan konstruktif untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Syamsudin.
Ia menegaskan, DPR Papua Barat sebagai mitra strategis pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
“Pengawasan yang dilakukan DPR bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi untuk memperkuat jalannya pemerintahan agar lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, DPR Papua Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus LKPJ yang telah bekerja maksimal dalam melakukan pembahasan dokumen pertanggungjawaban gubernur.
Selain itu, penghargaan turut diberikan kepada Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, aparat keamanan, lembaga vertikal, BUMD, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang dinilai turut menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan di Papua Barat.
DPR Papua Barat berharap sinergi dan kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mewujudkan Papua Barat yang lebih maju, aman, sejahtera, dan berkeadilan.(JP13).
