JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Manokwari.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Mugiyono, saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Selasa (19/5/2026).
Dalam sambutannya, Mugiyono mengatakan transformasi digital saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pada sektor pelayanan administrasi kependudukan.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, aman, dan efisien melalui berbagai inovasi berbasis teknologi digital.
“Digitalisasi pelayanan publik ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program IKD menjadi langkah strategis dalam mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik lainnya tanpa harus selalu menggunakan dokumen fisik.
Melalui sistem IKD, masyarakat dapat menyimpan dan mengakses data kependudukan secara digital melalui telepon genggam berbasis Android sehingga pelayanan menjadi lebih praktis dan efisien.
Mugiyono mengakui, percepatan aktivasi IKD di Kabupaten Manokwari masih menghadapi tantangan tersendiri karena jumlah penduduk yang cukup besar dibanding daerah lain di Papua Barat.
“Sebagian besar penduduk Papua Barat berada di Kabupaten Manokwari sehingga tentu menjadi tantangan dalam percepatan aktivasi IKD,” katanya.
Karena itu, ia meminta jajaran Disdukcapil Kabupaten Manokwari lebih aktif melakukan pelayanan jemput bola dan sosialisasi hingga menjangkau distrik maupun kampung, termasuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Selain mendorong aktivasi IKD, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga berencana membangun pusat UMKM yang dilengkapi mall pelayanan publik guna mendukung percepatan berbagai layanan administrasi masyarakat secara terpadu.
Menurut Mugiyono, keberadaan mall pelayanan publik nantinya diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan pemerintahan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Ia menambahkan, transformasi pelayanan publik bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja ASN yang cepat, transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Seluruh ASN harus mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari,” tandasnya.(JP13).
