JEJAKPAPUA.COM, MANOKWARI – Koordinator Honorer dan Pelamar PPPK formasi tahun 2021 Kabupaten Pegunungan Arfak, Maikel Saiba, mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran pelaksanaan tes PPPK tahun 2021.
Desakan ini disampaikan Maikel dalam pertemuan bersama para pelamar, Kamis (30/10/2025).
Menurut Maikel, hingga sampai sore hari ini belum ada kejelasan mengenai alokasi dana untuk pelaksanaan tahapan seleksi PPPK.
Padahal, berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Papua Barat, tahapan seleksi dijadwalkan dimulai pada 1 November 2025.
“Kami sudah lakukan pertemuan untuk membahas persiapan tes, namun yang kami pastikan sampai saat ini belum ada kepastian soal anggaran. Karena itu kami berharap kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan Dinas Keuangan segera merealisasikan anggaran ke dinas terkait agar proses ini bisa berjalan,” ujar Maikel Saiba.
Ia menjelaskan, keterlambatan realisasi anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan seleksi yang akan berlangsung mulai 1 hingga 7 November 2025.
Maikel menegaskan, dirinya tidak ingin ada keributan atau aksi protes dari para pelamar PPPK 2021 karena keterlambatan ini.
“Saya sudah larang teman-teman pelamar untuk melakukan pemalangan sejak dua minggu lalu. Tapi kalau sampai besok tidak ada realisasi, saya tidak bisa lagi menahan mereka. Itu sudah menjadi urusan pemerintah daerah,” tegasnya.
Maikel juga menuturkan bahwa dirinya telah mengikuti rapat daring bersama pihak BKN Provinsi dan BKD Kabupaten, di mana tahapan seleksi PPPK 2021 telah ditetapkan dan siap dilaksanakan.
Karena itu, Pemda diminta segera menyiapkan dukungan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan.
“Mulai tanggal satu tahapan sudah keluar, berarti jadwal seleksi sudah pasti berjalan. Kalau Pemda tidak siap, maka otomatis pelamar akan mengambil langkah tegas,” katanya.
Ia berharap Pemda Pegunungan Arfak, terutama Bupati dan Wakil Bupati, segera menindaklanjuti persoalan ini demi menghindari potensi aksi pemalangan atau unjuk rasa dari para pelamar PPPK.
“Kami semua berharap pemerintah daerah bisa menyiapkan anggaran paling lambat tanggal satu. Ini demi kelancaran proses seleksi dan ketertiban di daerah,” tutupnya
