JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Tim kuasa hukum Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Manokwari untuk menguji proses penetapan tersangka dalam perkara yang ditangani Polda Papua Barat.
Kuasa hukum keduanya, Posma Roy Mangapul Silitonga, S.H., mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak hukum setiap warga negara yang dijamin undang-undang.
Menurut Posma, langkah tersebut ditempuh karena pihaknya menilai terdapat sejumlah hal dalam proses penanganan perkara yang perlu diuji, termasuk dugaan kekeliruan administrasi oleh penyidik Polda Papua Barat.
“Kami mengajukan praperadilan berdasarkan hak yang telah diatur dalam undang-undang. Ini bukan untuk menghambat proses hukum, tetapi memberikan ruang agar seluruh tahapan penanganan perkara dapat diuji secara objektif,” tegas Posma.
Ia menegaskan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan permohonan tersebut kepada hakim agar diputuskan secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Biarlah hakim memeriksa perkara ini secara adil. Jika memang ada kekeliruan, biarlah pengadilan yang memutuskan. Sebaliknya, jika prosesnya benar, tentu harus dihormati,” ujarnya.
Posma menjelaskan, pengajuan praperadilan bukan berarti pihaknya menolak pengungkapan perkara. Sebaliknya, langkah hukum tersebut diharapkan dapat mendorong proses penanganan perkara berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Ia mengungkapkan, setelah perkara berjalan sekitar lima bulan tanpa kejelasan yang dinilai memadai bagi pihaknya, tim kuasa hukum akhirnya memutuskan menempuh jalur praperadilan.
“Sudah sekitar lima bulan perkara ini berjalan. Karena itu, kami mengambil langkah hukum agar persoalan ini bisa diuji dan menjadi terang benderang. Kami ingin proses hukum berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sidang praperadilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 November 2026, pukul 09.00 WIT di Pengadilan Negeri Manokwari.
Tim kuasa hukum berharap hakim dapat memeriksa permohonan tersebut secara independen dan profesional, sehingga proses hukum terhadap Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
