JEJAKPAPUA.COM,MANOKWARI –Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan proyek pelebaran jalan dari Maruni menuju Polda Papua Barat tetap menjadi salah satu program prioritas.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan hal itu usai menggelar rapat koordinasi bersama Balai Jalan Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Kantor Pertanahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Menurut Gubernur, pembebasan lahan pada ruas jalan tersebut sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 2021.
Tahun 2022, anggaran kembali disiapkan, hanya saja sempat mengalami pergeseran akibat pergantian pejabat.
Meski demikian, Dominggus memastikan bahwa proyek pelebaran jalan Maruni–Polda tetap menjadi prioritas dan telah diselesaikan pembayaran ganti ruginya.
“Lahan dari Maruni sampai Polda sudah kita bebaskan pada 2021. Tahun 2022 kita anggarkan kembali, hanya memang ada pergeseran karena pergantian pejabat.
Namun yang pasti, ruas ini prioritas pelebaran, dan ganti rugi sudah kita selesaikan,” kata Dominggus Mandacan, Kamis (28/8/2025).
Gubernur menjelaskan, proyek pelebaran jalan ini akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Untuk tahap pertama, pekerjaan difokuskan pada ruas Maruni hingga Polda, sementara dari Polda menuju lampu merah Gubernuran masih dalam proses pembebasan lahan.
“Yang sudah bebas dari Maruni ke Polda, segera kita mulai. Sementara untuk ruas Polda hingga lampu merah Gubernuran, kita targetkan pembebasan lahannya selesai tahun 2026 sesuai kemampuan anggaran. Setelah itu, baru kita minta dukungan Balai Jalan Kementerian PUPR untuk konstruksi fisiknya,” jelasnya.
Menurutnya jalan Maruni sampai Polda merupakan akses vital yang menghubungkan pintu masuk Manokwari dengan pusat pemerintahan provinsi.
Pelebaran jalan ini diyakini akan mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ibu kota provinsi.
Gubernur juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan, terutama dalam proses pembebasan lahan.
Selain itu pembangunan infrastruktur hanya bisa berjalan lancar jika masyarakat turut mendukung program pemerintah.
“Pembangunan ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya pemerintah. Kami berharap masyarakat bisa ikut membantu, khususnya terkait pembebasan lahan, agar pembangunan berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua,” pungkasnya.
