JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menggelar Sosialisasi Manajemen Risiko di Lingkungan Polri yang diikuti satuan kerja (satker) serta polres dan polresta jajaran Polda Papua Barat, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas kepolisian, agar setiap kegiatan operasional berjalan lebih terukur, efektif, dan akuntabel.
Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Barat Kombes Pol Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi ini memberikan pemahaman yang seragam kepada seluruh satker terkait penerapan manajemen risiko sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin menyamakan persepsi agar manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Kombes Pol Subandi.
Ia menegaskan, manajemen risiko harus diterapkan secara nyata dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi.
“Kami mendorong agar manajemen risiko tidak berhenti pada penyusunan dokumen semata, tetapi menjadi alat pengendalian yang efektif dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian di jajaran Polda Papua Barat,” tegasnya.
Subandi menambahkan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tahap awal dari rangkaian penerapan manajemen risiko yang akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) serta tahap ketiga berupa Forum Komunikasi Daerah.
Seluruh tahapan tersebut dirancang untuk memastikan implementasi manajemen risiko berjalan secara berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh satuan kerja.
Pada Tahun Anggaran 2026, penerapan manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret. Bahkan, Polda Papua Barat direncanakan menjadi pilot project penerapan manajemen risiko oleh Mabes Polri.
“Manajemen risiko yang disusun diharapkan benar-benar digunakan sebagai instrumen pengendalian dan pengambilan keputusan pimpinan selaku pemilik risiko, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol. Dr. Sulastiana mengatakan bahwa kompleksitas tugas Polri di berbagai bidang menghadirkan tantangan dan konsekuensi yang beragam.
Hal tersebut menempatkan institusi kepolisian pada situasi yang selalu berhadapan dengan berbagai level dan jenis risiko.
“Risiko yang dihadapi Polri mencakup risiko keamanan, risiko operasional, hingga risiko hukum,” kata Sulastiana.
Menurutnya, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk membantu Polri mengelola kompleksitas tersebut secara sistematis, mulai dari proses identifikasi risiko, analisis risiko untuk menentukan prioritas dan strategi mitigasi, hingga pengendalian risiko internal yang tepat dan komprehensif.
“Dengan memahami dan mengelola risiko secara baik, Polri dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mengurangi potensi kerugian, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, penerapan manajemen risiko yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Polri, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Papua Barat. (JP13).
