JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Frids Bernard Indow resmi mengemban amanah sebagai Wakil Ketua III DPR Papua Barat sisa masa jabatan 2024–2029 setelah mengucapkan sumpah/janji jabatan dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (2/2/2026).
Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6263 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengesahan Pengangkatan Pimpinan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan sisa masa jabatan 2024–2029 yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 31 Desember 2025.
Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu langsung Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum., sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.
Dalam sumpah jabatannya, Frids Bernard Indow menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pimpinan DPR Papua Barat secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat peran lembaga legislatif dalam menjalankan tiga fungsi utama DPR, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Kepercayaan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan bekerja maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan dilantiknya Wakil Ketua III, komposisi pimpinan DPR Papua Barat kini kembali lengkap. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja lembaga legislatif dalam mengawal program pembangunan daerah, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat hingga akhir masa jabatan tahun 2029.
Pelantikan ini juga menjadi momentum penguatan kelembagaan DPR Papua Barat agar semakin responsif terhadap dinamika pembangunan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat.(JP13).
