JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menyatakan kesiapan mendukung Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi di Kabupaten Manokwari.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, dapat diterima masyarakat yang berhak.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan persoalan penyaluran BBM subsidi di Manokwari membutuhkan sinergi lintas instansi.
Menurutnya, pengawasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga diperlukan regulasi dan mekanisme pengawasan yang terpadu.
“Pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun terintegrasi. Kami siap mendukung percepatan penerapan regulasi yang dapat meningkatkan layanan BBM subsidi bagi masyarakat Manokwari,” ujar Ispiani dalam keterangan pers, Rabu (26/8/2026).
Ispiani menjelaskan, dari sisi operasional, penyaluran BBM subsidi di Manokwari saat ini dilakukan berdasarkan regulasi dan kuota yang telah ditetapkan.
Pertamina juga memastikan ketersediaan stok di Fuel Terminal (FT) Manokwari tetap dijaga sehingga distribusi BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Secara stok di FT, ini kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu. Realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” jelasnya.
Namun, terdapat kendala operasional di salah satu SPBU, yakni SPBU 83.983.02, yang untuk sementara waktu tidak melayani penyaluran Pertalite akibat gangguan sistem.
Pertamina menyebut sistem tersebut masih dalam proses perbaikan.
Sebagai langkah sementara, alokasi Pertalite dari SPBU tersebut dialihkan ke SPBU lain yang masih beroperasi.
Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan dan mengurai perpindahan konsumen akibat penghentian sementara pelayanan Pertalite di SPBU tersebut.
Ispiani mengatakan Pertamina secara berkala melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama sejumlah pihak sebagai bagian dari pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah dan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DPR Provinsi serta aparat penegak hukum.
Menurutnya, sejumlah pertemuan lintas sektor sebelumnya telah menghasilkan rumusan regulasi yang dapat memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
“Berdasarkan pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dirumuskan beberapa regulasi yang dapat mendukung penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mempersempit potensi penyalahgunaan di lapangan,” katanya.
Pertamina Patra Niaga berharap pembentukan Satgas Pengawasan BBM Subsidi dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di Manokwari.
Pertamina juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam pengawasan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, layanan maupun informasi Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.(JP13).
