JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan anggaran untuk pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat telah disiapkan melalui mekanisme pergeseran anggaran. Saat ini, pencairan dana hanya menunggu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kembali dibuka agar dapat ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Papua Barat, Djoni Saiba, mengatakan anggaran pelaksanaan Musprov telah masuk dalam proses pergeseran anggaran dan tinggal menunggu tahapan administrasi di SIPD.
“Kalau SIPD sudah dibuka dan menjadi DPA, berarti anggaran sudah disetujui. Jadi anggaran untuk Musprov sudah ada,” ujar Djoni, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan, KONI Papua Barat sebelumnya mengusulkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk pelaksanaan Musprov. Namun, setelah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp600 juta.
Menurut Djoni, meskipun nilai anggaran mengalami penyesuaian, dana tersebut diharapkan tetap mampu mendukung pelaksanaan Musprov sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Harapannya Musprov dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepengurusan KONI Papua Barat yang definitif,” katanya.
Ia menambahkan, kepengurusan yang definitif sangat dibutuhkan agar KONI Papua Barat dapat segera menyusun program kerja, termasuk mempersiapkan pembinaan atlet menghadapi agenda olahraga nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
Terkait masa berlaku Surat Keputusan (SK) caretaker KONI Papua Barat yang akan segera berakhir, Djoni menegaskan hal tersebut tidak menjadi kendala. Menurutnya, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan Musprov dan kesiapan anggaran.
Ia memperkirakan apabila proses pencairan anggaran dapat dilakukan pada bulan ini, maka Musprov berpeluang dilaksanakan dalam waktu dekat.
Namun, apabila terdapat penyesuaian jadwal, Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan Musyawarah Provinsi KONI Papua Barat tetap terlaksana paling lambat pada Agustus 2026.(JP13).
