JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai meminta pemerintah segera memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang mengungsi akibat situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.
Ketua DAP Wilayah III Doberai, Markus Waran, menyampaikan keprihatinannya menyusul informasi mengenai dugaan intimidasi hingga penembakan terhadap tiga warga sipil asal Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.
Menurutnya kondisi tersebut menambah kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya telah mengungsi dan menunggu realisasi bantuan dari pemerintah.
Ia berharap janji Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pangdam, serta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Maluku-Papua untuk memberikan perhatian kepada para pengungsi dapat segera diwujudkan.
“Kami berharap pemerintah segera hadir melihat kondisi pengungsi yang sudah dijanjikan akan didatangi oleh gubernur dan Pangdam. Jangan sampai kejadian penembakan seperti yang terjadi di wilayah Maybrat kembali terulang,” kata Markus, Jumat (14/8/2026).
Pendekatan keamanan terhadap masyarakat harus terus dilakukan secara humanis. Ia meminta aparat TNI menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat semakin memperburuk situasi di tengah masyarakat.
Ia berharap aparat dapat mengedepankan komunikasi dan dialog dengan masyarakat adat sehingga persoalan di lapangan dapat diselesaikan tanpa kekerasan.
“Jangan melakukan penembakan secara membabi buta. Kita harus mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat Maybrat pada masa lalu menunjukkan bahwa masyarakat setempat pada dasarnya dapat hidup berdampingan dengan aparat keamanan.
Ia mengaku pernah mengunjungi wilayah tersebut pada masa pemerintahan Gubernur Papua Barat mendiang Abraham Octavianus Atururi. Saat itu, menurutnya, masyarakat dan aparat dapat berinteraksi dengan baik tanpa terjadi kontak senjata.
“Ketika itu saya datang dan bertemu masyarakat. Ada umat Katolik, Protestan maupun GKI. Masyarakat bisa berinteraksi dengan baik. Kami juga pernah bertemu dengan anggota TNI dan tidak ada persoalan sampai kami kembali ke Sorong,” tuturnya.
Karena itu, dirinya menilai dialog antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat adat harus terus dibangun untuk mengetahui akar persoalan di lapangan.
Besar harapan proses negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk memastikan keamanan masyarakat serta memberikan ruang bagi pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka secara aman.
“Kalau ada persoalan, mari kita bicara baik-baik. Jalan damai harus dikedepankan. Dari situ kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang membuat kericuhan, apakah dari pihak TNI, masyarakat atau pihak lainnya,” katanya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa masyarakat Papua saat ini tengah bersiap memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurutnya, perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi momentum untuk menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan berlangsung di tengah penderitaan dan ketakutan.
“Rakyat merasakan penderitaan luar biasa. Kita merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada rakyat yang hidup dalam penderitaan dan pengungsian, khususnya di Papua,” ujarnya.
Ia pun mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah daerah, serta TNI untuk bersama-sama mencari solusi damai atas persoalan keamanan di Maybrat.
“Kami berharap pemerintah mempunyai hati yang lunak. Kita sudah merdeka, jangan sampai masih ada rakyat yang menjadi korban. Mari kita selesaikan dengan bicara dan jalan damai,” pungkas Markus.(JP13).
