JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Markus Waran menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat pada Musyawarah Provinsi (Musprov) mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Markus setelah mencermati dinamika pencalonan Ketua KONI Papua Barat yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya lihat di media sosial banyak putra-putra terbaik Papua Barat yang siap maju. Saya sendiri juga siap mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Papua Barat,” ujar Markus, Senin (30/3/2026).
Ia mengaku memiliki pengalaman cukup panjang di dunia olahraga. Markus pernah menjabat sebagai Ketua KONI tingkat kabupaten selama dua tahun serta memimpin cabang olahraga selam selama kurang lebih satu dekade.
Menurutnya, keterlibatan dalam organisasi olahraga merupakan bentuk pengabdian bagi daerah, bukan sekadar mengejar jabatan maupun honorarium.
“Honor pun belum dibayar tidak apa-apa. Kita mengabdi untuk negeri, itu yang paling penting,” katanya.
Markus menegaskan bahwa seluruh tahapan pencalonan Ketua KONI harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta regulasi yang berlaku.
Ia mengingatkan agar setiap kandidat memahami syarat pencalonan sebelum mendaftar.
Salah satu poin penting yang disorot yakni ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Semua harus mengacu pada aturan organisasi. Jangan sampai nanti menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Secara umum, ASN dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI, termasuk ketua umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
Aturan tersebut dibuat untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan organisasi olahraga.
Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan sejumlah pembaruan regulasi, ketentuan turunan dan AD/ART KONI di berbagai daerah masih membatasi keterlibatan pejabat struktural atau ASN aktif dalam kepengurusan organisasi.
Selain menyoroti regulasi, Markus juga mengimbau para kandidat agar menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemilihan berlangsung.
“Jangan saling mengobarkan situasi. Mari kita sama-sama pikirkan KONI sebagai wadah pembinaan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di Papua Barat,” katanya.
Ia turut mendorong Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Papua Barat segera membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon secara terbuka sesuai mekanisme organisasi. Tahapan tersebut, menurutnya, perlu diawali dengan rapat kerja (Raker) sebelum pelaksanaan Musprov.
Markus menilai proses penjaringan harus diumumkan secara transparan kepada publik agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan mekanisme resmi organisasi.
“Tim penjaringan harus bekerja berdasarkan rambu-rambu organisasi. Setelah raker, baru dilanjutkan Musprov untuk memilih ketua definitif,” jelasnya.
Ia juga meminta Plt KONI aktif melaporkan perkembangan organisasi kepada Gubernur Papua Barat selaku pembina KONI, termasuk terkait dukungan anggaran guna memastikan pelaksanaan Musprov berjalan lancar.
Menurut Markus, kepemimpinan KONI ke depan memiliki peran strategis dalam pembinaan atlet serta persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun berbagai ajang kompetisi tingkat nasional lainnya.
Meski mengaku maju tanpa dukungan kelompok tertentu, ia tetap optimistis dapat mengikuti proses demokrasi olahraga secara sehat.
“Saya maju berdiri sendiri. Yang penting niatnya baik untuk membangun olahraga Papua Barat ke depan,” pungkasnya. (JP13).
