JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Markus Waran, menyoroti pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dinilai belum berjalan optimal di daerah.
Menurut Markus, sejumlah persoalan muncul di lapangan, terutama akibat kurangnya koordinasi antara pelaksana program dengan pemerintah daerah.
“Program MBG ini belum terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan. Ketika terjadi persoalan di lapangan, tidak ada sinergi dalam penanganannya,” ujarnya. Senin (30/3/2026).
Ia mengungkapkan, beberapa sekolah bahkan disebut menolak pelaksanaan program tersebut karena adanya kekhawatiran terhadap dampak kesehatan bagi para siswa.
Selain MBG, Markus juga mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum melibatkan pemerintah kampung maupun masyarakat setempat dalam proses pembentukannya.
“Pembangunan koperasi tidak melibatkan kepala kampung dan masyarakat. Akibatnya masyarakat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri,” katanya.
Markus turut menyoroti kebijakan pemangkasan dana desa yang berdampak pada terhentinya sejumlah program pembangunan kampung serta melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Papua Barat menginstruksikan seluruh kader di tiga pilar partai—struktur organisasi, eksekutif, dan legislatif—untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kedua program tersebut.
“Kami diminta melakukan pengawasan melekat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk potensi korupsi, akan disampaikan secara berjenjang,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih lebih tepat sasaran serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat secara aktif.(JP13).
