JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Polda Papua Barat menggelar kegiatan tatap muka bersama gabungan organisasi masyarakat (ormas) se-Papua Barat di Manokwari, Jumat (15/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi perdana Kapolda Papua Barat bersama berbagai elemen masyarakat sejak menjabat sekitar dua bulan terakhir.
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare melalui Direktur Binmas Polda Papua Barat, Hari S. Sembiring, mengatakan pertemuan itu bertujuan membangun komunikasi dan sinergi antara kepolisian dengan organisasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Papua Barat.
“Jadi kegiatan hari ini kita laksanakan dalam bentuk tatap muka. Bapak Kapolda Papua Barat yang baru kurang lebih dua bulan ini bertatap muka bersama gabungan seluruh organisasi masyarakat se-Papua Barat,” ujarnya.
Menurut Hari, pertemuan tersebut juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masukan, kritik, hingga keluhan yang bersifat membangun demi terciptanya situasi keamanan yang kondusif di Papua Barat.
“Tujuannya tentu silaturahmi awal supaya ada hubungan komunikasi yang dibangun ke depan dalam rangka menjaga harkamtibmas secara umum di Provinsi Papua Barat. Bapak Kapolda juga ingin mendengar kira-kira ada masukan apa, keluhan apa, kritik apa yang sifatnya bisa membangun,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah isu sosial dan keamanan turut dibahas, termasuk maraknya kegiatan nonton bareng atau pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” yang belakangan menjadi perhatian publik di Manokwari.
Hari menjelaskan, film tersebut merupakan film dokumenter yang telah lulus sensor dari Badan Sensor Film Nasional sehingga secara regulasi diperbolehkan untuk diputar kepada masyarakat.
“Yang dikatakan pesta babi itu adalah pemutaran film yang bersifat dokumenter. Sementara film itu sudah lulus badan sensor film nasional. Artinya secara regulasi itu memang dibolehkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, Polda Papua Barat tidak melarang kegiatan pemutaran film tersebut selama pelaksanaannya tetap menjaga keamanan dan tidak mengandung unsur yang dapat memicu gangguan Kamtibmas.
“Pak Kapolda katakan kita tidak melarang, silakan asalkan pada saat pelaksanaan pemutaran film pesta babi itu tidak ada muatan-muatan lain yang sifatnya diskriminatif atau bisa mengganggu keamanan,” tegasnya.
Menurut Hari, pemutaran film dokumenter itu juga dipandang sebagai bentuk refleksi masyarakat terhadap perjalanan Papua dari masa ke masa, termasuk harapan agar hak-hak masyarakat Papua dan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap melalui komunikasi yang baik antara kepolisian, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen warga, situasi keamanan dan persatuan di Papua Barat tetap terjaga dengan baik di tengah berbagai dinamika sosial yang berkembang.(JP13).
