JEJAKPAPUA.COM, MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Papua (UNIPA) dan Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) sebagai upaya peningkatan kapasitas dan penguatan pembangunan berkelanjutan di daerah.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Mansinam Beach Hotel pada Jumat (13/6/2025).
Penandatanganan MoU tersebut menandai dimulainya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Manokwari periode 2025–2030.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi rangkaian awal pelaksanaan focus group discussion (FGD) terhadap empat Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas, yaitu Pendidikan gratis, Branding City (identitas kota), kesehatan gratis dan pengelolaan minuman beralkohol.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan penyusunan keempat Ranperda ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus komitmen terhadap janji kampanye pasangan Hermus Indou–Mugiyono (HERO).P
“Perumusan Perda ini tidak hanya soal teknis regulasi, tapi juga harus memperhatikan aspek historis dan memperkuat posisi Manokwari sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan kawasan di Papua Barat, bahkan secara nasional,” kata Hermus Indou.
Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat aktif dalam FGD dan memberikan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan substansi Ranperda.
Plt. Kepala Bappeda Manokwari, Alfons Richard, selaku Ketua Tim Penyusun Ranperda, menjelaskan bahwa kerja sama dengan UNIPA dan UNCRI akan mencakup pendampingan dalam penyusunan KLHS, RPJPD, RPJMD, serta penyusunan teknis Ranperda yang sedang dibahas.
Menurutnya, penyelenggaraan FGD memiliki tiga tujuan utama, Membangun kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi guna mendukung pembangunan berkelanjutan,
Mencanangkan dimulainya proses penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD 2025–2030 yang ditargetkan rampung awal Juli 2025,
Melaksanakan konsultasi publik secara maraton selama lima hari terhadap empat Ranperda untuk memperoleh masukan dan penguatan isi substansi. (JP13)
