JEJAKPAPUA.COM,MANOKWARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah usai laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Papua Barat.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna bersama DPRD, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, WDP menunjukkan masih ada kelemahan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Pemkab akan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusun rencana aksi, memperkuat koordinasi antar-OPD, dan meningkatkan pengawasan agar ke depan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Hermus Indou.
Sejumlah fraksi DPRD juga menyoroti keterlambatan penyampaian LKPJ, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta lemahnya pengelolaan hibah dan bansos.
Menanggapi itu, Hermus berjanji melakukan digitalisasi pajak dan retribusi, memperketat administrasi bansos, serta memastikan laporan keuangan lebih akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan pembangunan proyek strategis nasional seperti Pasar Sentral Sanggeng, Gedung Wanita (Mambruk), dan infrastruktur dasar tetap diprioritaskan.
“Semua program diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi,” tambahnya.
Hermus juga memastikan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara terukur agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik.
