JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Penguatan layanan kesehatan di wilayah terpencil Papua Barat membutuhkan lebih dari sekadar tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
Koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat hingga tingkat kampung dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Tim-19 Universitas Indonesia (UI) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sinergi program TEP-19 UI dengan prioritas pembangunan kesehatan Papua Barat, terutama penguatan layanan kesehatan primer dan pemberdayaan masyarakat.
Audiensi dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, bersama Ketua TEP-19 UI, dr. Trevino Aristarkus Pakasi.
Malaria, Kusta, HIV dan TB Jadi Perhatian
Alwan mengatakan malaria masih menjadi persoalan dengan tingkat endemisitas sedang di Papua Barat.
Sementara itu, kusta memiliki endemisitas tinggi, selain HIV dan tuberkulosis (TB) yang juga membutuhkan perhatian dalam penanganan kesehatan masyarakat.
Kabupaten Teluk Wondama menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Wasior disebut sebagai salah satu kantong kusta.
Menurut Alwan, kondisi tersebut membutuhkan penguatan deteksi dini, pemantauan pengobatan, pelacakan kasus hingga pencegahan penularan dengan melibatkan masyarakat.
“Penanganan masalah kesehatan tidak bisa hanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sampai ke tingkat kampung,” ujar Alwan.
Selain keterbatasan tenaga kesehatan, penguatan layanan kesehatan juga menghadapi tantangan dalam penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
Sebagian Pustu disebut belum aktif secara optimal. Di sisi lain, kualitas pencatatan dan pelaporan program kesehatan masih perlu diperkuat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan obat kusta.
Dinkes Papua Barat menjelaskan, kebutuhan pengadaan obat di tingkat pusat sangat bergantung pada data kasus yang dilaporkan oleh daerah.
Karena itu, kelengkapan pencatatan pasien dan pelaporan dari fasilitas kesehatan menjadi penting untuk menjaga kesinambungan ketersediaan obat.
Hal serupa juga terjadi pada pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Di sejumlah wilayah, program tersebut telah berjalan. Namun, hasil pemeriksaan belum seluruhnya dilaporkan secara daring sehingga masih terdapat data yang belum tercatat secara optimal.
Temuan Dinkes Papua Barat tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil baseline assessment yang dilakukan TEP-19 UI di Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama.
Distrik Nikiwar memiliki lima kampung dengan pembagian wilayah pelayanan antara Puskesmas Nikiwar dan Rumah Sakit Pratama Nikiwar.
Puskesmas Nikiwar melayani Kampung Werabur, Kurei dan Mamesi. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Nikiwar melayani Werianggi dan Tamoge.
Ketua TEP-19 UI, dr. Trevino Aristarkus Pakasi, mengatakan hasil asesmen awal menunjukkan adanya temuan kasus kusta yang cukup tinggi di kawasan transmigrasi Werianggi-Werabur.
Selain itu, masyarakat masih menjadikan gereja sebagai salah satu tempat untuk menyampaikan maupun mencari bantuan terkait persoalan kesehatan.
“Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki sumber daya sosial yang sudah berjalan. Ini yang perlu dihubungkan dengan sistem pelayanan kesehatan,” kata Trevino.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi modal dalam membangun sistem kesehatan berbasis komunitas.
TEP-19 UI juga menemukan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan di kawasan transmigrasi Werianggi-Werabur masih relatif rendah.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keterbatasan ketersediaan dokter.
Ketersediaan obat di fasilitas kesehatan juga menjadi persoalan karena distribusinya belum merata.
Pada aspek tata kelola, forum diskusi lintas sektor di Puskesmas Nikiwar yang biasanya dilaksanakan setiap triwulan disebut belum berjalan selama sekitar satu tahun terakhir.
Sementara evaluasi internal Puskesmas disebut belum dilakukan sejak 2016.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari temuan yang perlu diperkuat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Distrik Nikiwar.
Trevino mengatakan penguatan layanan kesehatan di Nikiwar tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan.
Menurutnya, fasilitas kesehatan juga perlu terhubung dengan struktur sosial yang sudah ada di masyarakat.
Di antaranya pemerintah kampung, gereja, kader, sekolah, PKK, karang taruna dan berbagai kelompok komunitas lainnya.
Pendekatan tersebut dilakukan TEP-19 UI melalui Community Engagement di Werianggi, Werabur dan Kurei.
Melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait kusta, masyarakat diajak memetakan bagaimana mereka mengenali masalah kesehatan, mencari pertolongan, mendapatkan pengobatan hingga pihak-pihak yang selama ini membantu mereka.
Hasil tersebut kemudian menjadi dasar untuk melanjutkan proses menuju Community Meeting, pembentukan jejaring komunitas dan peningkatan kapasitas kader.
Dalam audiensi tersebut, Dinkes Papua Barat juga mendorong koordinasi lanjutan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama.
Koordinasi diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program serta memastikan kebutuhan sumber daya kesehatan di tingkat fasilitas dapat dipenuhi.
Dinkes Papua Barat memiliki fungsi sebagai pengontrol dan evaluator program. Sementara pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran berada di tingkat kabupaten.
Karena itu, koordinasi antara provinsi, kabupaten, fasilitas kesehatan, pemerintah kampung dan masyarakat dinilai penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
TEP-19 UI selanjutnya mengarahkan rangkaian kegiatan di Nikiwar pada penguatan sistem kesehatan secara bertahap.
Program tersebut mencakup penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Rekam Medis Elektronik (RME), Community Engagement melalui FGD hingga Community Meeting.
TEP-19 UI juga mendorong pembentukan Community Health Network atau Kader Komunitas Penggerak.
Selain itu, akan dilakukan pelatihan 25 keterampilan kader, peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit prioritas seperti kusta, malaria dan frambusia, serta penguatan kembali forum lintas sektor di Distrik Nikiwar.
Trevino mengatakan pendekatan tersebut diarahkan untuk mempertemukan penguatan sistem pelayanan kesehatan dengan kapasitas masyarakat sebagai bagian dari sistem kesehatan.
Dengan demikian, pelayanan kesehatan di Nikiwar diharapkan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi juga diperkuat melalui keterhubungan masyarakat, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, gereja, kader dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah membangun pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan hingga tingkat kampung.
