JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Persoalan konektivitas transportasi Manokwari-Fakfak menjadi sorotan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Papua Barat dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026.
Fraksi yang terdiri dari PKB dan Gerindra itu meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap akses transportasi masyarakat dari Manokwari menuju Fakfak maupun sebaliknya.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya, Ye Salim Al Hamid, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Rabu (30/9/2026).
Salim mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Papua Barat.
Menurutnya, kondisi akses transportasi Manokwari-Fakfak saat ini masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah, khususnya dari sisi efisiensi waktu dan biaya perjalanan.
“Transportasi merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang sangat urgen, penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar. Oleh karena itu, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mendorong kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendapat perhatian, khusus transportasi Manokwari-Fakfak atau sebaliknya,” ujar Salim.
Fraksi menyoroti belum tersedianya penerbangan langsung antara Manokwari dan Fakfak.
Kondisi tersebut dinilai membuat perjalanan masyarakat maupun pemerintah menjadi kurang efisien karena harus menggunakan rute yang tidak langsung.
“Karena tidak ada penerbangan langsung, dengan demikian dari aspek anggaran maupun waktu tidak efisien dan efektif,” katanya.
Persoalan konektivitas, lanjut Salim, tidak hanya terjadi pada transportasi udara.
Fraksi juga menyoroti akses transportasi laut menuju maupun dari Fakfak yang dinilai masih menyulitkan masyarakat.
“Begitu pula transportasi laut yang terkesan masuk dan keluar susah, dari dan ke Fakfak,” ucapnya.
Karena itu, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya meminta pemerintah provinsi menyusun kebijakan yang dapat memperbaiki akses transportasi antardaerah, khususnya Manokwari-Fakfak.
Selain persoalan transportasi, Fraksi juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih cermat dan disiplin dalam melaksanakan penyerapan anggaran.
Kegiatan yang dinilai tidak realistis atau tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun anggaran diminta tidak dipaksakan.
Menurut Fraksi, penyesuaian kegiatan secara rasional penting dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi juga meminta kebijakan penganggaran disesuaikan dengan dinamika persoalan masyarakat, termasuk pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem serta penyelesaian pembangunan infrastruktur.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menegaskan pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan tetap mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
Khusus sektor transportasi, pemerintah provinsi diharapkan dapat menindaklanjuti persoalan konektivitas Manokwari-Fakfak melalui kebijakan yang mampu membuka akses perjalanan yang lebih efektif, baik melalui jalur udara maupun laut.
