JEJAKPAPUA.COM.MANOKWARI – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu dasar Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melakukan penyesuaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Rabu (30/9/2026).
Dominggus menjelaskan, penyesuaian SiLPA dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tercatat sekitar Rp237,303 miliar.
Selain penerimaan pembiayaan dari SiLPA, Pemprov Papua Barat juga mengusulkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar.
Dengan komposisi tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan diproyeksikan nihil atau Rp0.
Menurut Dominggus, perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan kondisi daerah dan perubahan asumsi yang menjadi dasar penyusunan APBD induk 2026. Penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan SiLPA, tetapi juga kebutuhan fiskal lainnya.
Di antaranya pemenuhan belanja wajib dan mengikat, perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan dana transfer pemerintah pusat serta penyelesaian berbagai permasalahan daerah.
Dominggus menegaskan seluruh penyesuaian anggaran harus dikelola secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
Rancangan Perubahan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPR Papua Barat hingga memasuki tahapan penyampaian pendapat akhir fraksi, persetujuan bersama dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.(JP13).
